PENAJAM – Kegiatan seminar sehari pengembangan diri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pekerja Sosial dalam rangkaian Hari Jadi ke-14 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2023 telah resmi dibuka. Hal itu diungkapkan Asisten I Bagian Pemerintah dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Sodikin saat mewakili Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun membuka rapat tersebut, Rabu (27/09/2023).

“Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kegiatan TKSK di lapangan, yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Sosial,” ujar Sodikin.

Ia juga menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 Tahun 2018, TKSK adalah seorang yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah kecamatan masing-masing.

” Untuk itu Dinas Sosial memiliki 4 orang TKSK se-Kabupaten PPU. Dimana masing-masing Kecamatan memiliki satu orang TKSK, masyarakat dapat melaporkan keadaan fungsi sosial warga kepada petugas TKSK tersebut ,” terangnya.

Sodikin juga mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan sosial di Kabupaten PPU, sebagai Serambi Nusantara. Peningkatan pengembangan diri ASN dan pekerja sosial sangat diperlukan sebagai pelayan masyarakat harusnya sehat mental dan memiliki attitude yang baik dalam pelayanan.

“Melalui kegiatan ini, saya juga berharap agar para ASN dan pekerja sosial yang hadir dapat terbuka mindset-nya, bahwa dunia telah berubah dan kita dituntut untuk menyesuaikan perubahan yang sudah berkembang dengan berbagai kemajuan digitalisasi. Bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat PPU,” pungkasnya

Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Sosial (Dinsos) PPU bertempat di Aula lantai I Kantor Bupati PPU. Seminar ini juga di ikuti sebanyak 50 peserta dengan mengusung tema ” Dengan Semangat Hari Jadi TKSK ke 14 Kita Tingkatkan Sinergitas Untuk Kesejahteraan Sosial di Serambi Nusantara “. (Zan/*DiskominfoPPU)

Penajam – Dinas Sosial (Dinsos) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat kerja tahunan di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Penajam, Rabu (21/06/203). Repat kerja ini mengangkat tema “Dengan Semangat Serambi IKN kita Tingkatkan Sinergitas Untuk Kesejahteraan Sosial.” Kegiatan ini mengundang Abd Gapur sebagai narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PPU.

Kepala Dinsos PPU Bagenda Ali menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan sinergitas antarbidang demi lancarnya pelayanan Dinsos terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PPU sebagai Serambi Nusantara menjadi pemicu bagi Dinsos untuk turut andil dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Dampak dari adanya IKN akan memengaruhi PPU secara sosial yang juga menjadi tanggung jawab Dinsos dan perangkat daerah lainnya.

Sekretaris Dinsos Evi Viola Violeta menambahkan sinergitas antarbidang diperlukan karena program yang dikerjakan akan dikenal atas nama Dinsos, bukan bidang masing-masing. Rapat kerja kali ini bertujuan untuk memperbaiki internal Dinsos, termasuk diantaranya mengenai kedisiplinan dan kinerja. Untuk itu, BKPSDM PPU diundang sebagai narasumber untuk menjelaskan hal tersebut. Abd Gapur sebagai narasumber menjelaskan perihal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja, manajemen Tenaga Harian Lepas (THL), kedisiplinan pegawai, dsb.

Dalam rapat dipaparkan pula kinerja masing-masing bidang pada tahun 2022 dan 2023, salah satunya perihal Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Dinsos PPU baru saja menggelar sosialisasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kamis (15/06/2023) lalu. DTKS merupakan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat dapat mengajukan diri maupun orang lain secara online melalui aplikasi Cek Bansos dan akan diverifikasi oleh Dinsos PPU. Saat ini, terdapat sekitar 80 ribu masyarakat PPU yang terdaftar dalam DTKS. Selain mendaftar secara online, masyarakat juga dapat mengajukan melalui RT setempat.

Selain pemaparan program, disampaikan pula keterbatasan yang dihadapi oleh Dinsos PPU secara umum berupa anggaran yang minim.

“Kalau kendala, ya tadi kita ini kan minim banget anggaran. Tadi temen-temen udah bilang. Anggaran di Dinsos itu per bidang saja cuma puluhan juta. Padahal kita pengen banget berbuat sesuatu yang ini kan (besar),” ungkap Evi.(Nis/*DiskominfoPPU)

PENAJAM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi pemutakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk data valid juga berkualitas. Di ikuti sebanyak kurang lebih 80 peserta yang diselenggarakan di Hotel Aqila PPU, Kamis (15/06/2023).

Peserta mengikuti giat tersebut yaitu para operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di keluarahan maupun desa, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) se Kabupaten PPU.

Saat di jumpai, Kepala Dinsos PPU, Bagenda Ali mengatakan saat ini DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial. Karena DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

“ Karena DTKS ini merupakan sumber data kita, jadi kalau data ini akurat juga bagus maka perlu juga satu pemahaman antara desa dan kelurahan. Maka dari itu yang kita undang adalah penghimpun DTKS se Kabupaten PPU, dan ini juga merupakan penekanan kita supaya data kedepannya valid,” terang Kepala Dinsos.

Ia juga menerangkan mengenai data DTKS di Kabupaten PPU saat ini berkurang, karena Dinsos PPU akan upadate setiap bulannya. Dengan data yang upadate seperti ini akan akurat, sehingga perencanaan kedepannya itu bisa tepat sasaran.

“ Kalau kemarin data di DTKS itu sekitar 87 ribu, tapi kalau sekarang 80 ribu dan mungkin nantinya ini akan turun lagi. Itu namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” ungkap Bagenda Ali.

Kapala Dinsos itu juga mengharapkan, jika ada warga atau masyarakat di PPU merasa dirinya harus terdaftar di DTKS, maka bisa mendaftar secara online melalui cek bansos (cekbansos.kemensos.go.id). Bisa juga mendaftarkan dirinya melalui pendamping PKH, operator SIKS-NG dan TKSK yang ada di desa, keluarahan maupun kecamatan se Kabupaten PPU.

“ Penambahan ini juga saya lihat, ini kok masih ada orang yang tidak terdaftar, padahal fasilitasnya sudah bisa melalui cek bansos, operator desa dan kelurahan. Jadi saya harap masyarakat juga harus aktif ketika merasa dirinya harus terdaftar di DTKS maka harus segera didaftarkan,” tutupnya. (Zan/*DiskominfoPPU)

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melakukan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penanganan Dampak Inflasi kepada perangkat daerah terkait, operator Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) PPU, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) PPU, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) PPU di aula lantai I Kantor Bupati PPU, Kamis (27/10/2022). Kegiatan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Nicko Herlambang, Pimpinan PT Bankaltimtara Cabang Penajam Arie Herlambang, dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU.

Sosialisasi diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) PPU Musakkar Mulyadi, Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPU Triposa Pinde Paundanan, dan Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPU Amirul Febrianto.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja Perlindungan Sosial untuk periode Oktober hingga Desember 2022. Pemkab PPU telah menyediakan anggaran untuk BLT Penanganan Dampak Inflasi sebesar dua miliar lebih.

Penerima bantuan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan BLT BBM di PPU. Setelah melalui proses pendataan, verifikasi, dan validasi di seluruh kelurahan/desa yang ada di PPU, terdapat 2.752 penerima bantuan yang akan memperoleh bantuan sebesar Rp 260.000,- per bulannya dan akan diberikan sekaligus untuk tiga bulan (Oktober, November, Desember). Maka, total yang akan diterima oleh penerima bantuan sebesar Rp 780.000,-.

Dalam kesempatan sosialisasi ini, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinsos PPU dengan Bankaltimtara perihal fasilitasi penyaluran BLT Penanganan Dampak Inflasi bagi warga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, disepakati bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Bankaltimtara sebagai fasilitator. Proses penyaluran bantuan akan diberikan secara langsung kepada penerima di Bankaltimtara atau tempat yang telah disepakati oleh Bankaltimtara dengan kelurahan/desa setempat. Penerima bantuan tidak bisa diwakilkan saat pengambilan bantuan dan akan didampingi oleh pendamping yang telah ditetapkan oleh Dinsos PPU. Penerima bantuan diharapkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli beserta fotokopi untuk pembukaan rekening guna penyaluran bantuan. Jadwal dan lokasi penyaluran bantuan diketahui masih dalam tahap penyusunan oleh Dinsos dan Bankaltimtara.

“Mudah-mudahan, Desember awal bisa tersalurkan,” ungkap Musakkar Mulyadi selaku pemateri dalam sosialisasi tersebut.

Selain sosialisasi mengenai BLT Penanganan Dampak Inflasi, Dinsos PPU juga mensosialisasikan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi DTKS.(Nis/*DiskominfoPPU)