PENAJAM – Kegiatan seminar sehari pengembangan diri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pekerja Sosial dalam rangkaian Hari Jadi ke-14 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2023 telah resmi dibuka. Hal itu diungkapkan Asisten I Bagian Pemerintah dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Sodikin saat mewakili Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun membuka rapat tersebut, Rabu (27/09/2023).

“Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kegiatan TKSK di lapangan, yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Sosial,” ujar Sodikin.

Ia juga menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 Tahun 2018, TKSK adalah seorang yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah kecamatan masing-masing.

” Untuk itu Dinas Sosial memiliki 4 orang TKSK se-Kabupaten PPU. Dimana masing-masing Kecamatan memiliki satu orang TKSK, masyarakat dapat melaporkan keadaan fungsi sosial warga kepada petugas TKSK tersebut ,” terangnya.

Sodikin juga mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan sosial di Kabupaten PPU, sebagai Serambi Nusantara. Peningkatan pengembangan diri ASN dan pekerja sosial sangat diperlukan sebagai pelayan masyarakat harusnya sehat mental dan memiliki attitude yang baik dalam pelayanan.

“Melalui kegiatan ini, saya juga berharap agar para ASN dan pekerja sosial yang hadir dapat terbuka mindset-nya, bahwa dunia telah berubah dan kita dituntut untuk menyesuaikan perubahan yang sudah berkembang dengan berbagai kemajuan digitalisasi. Bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat PPU,” pungkasnya

Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Sosial (Dinsos) PPU bertempat di Aula lantai I Kantor Bupati PPU. Seminar ini juga di ikuti sebanyak 50 peserta dengan mengusung tema ” Dengan Semangat Hari Jadi TKSK ke 14 Kita Tingkatkan Sinergitas Untuk Kesejahteraan Sosial di Serambi Nusantara “. (Zan/*DiskominfoPPU)

Penajam – Dinas Sosial (Dinsos) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat kerja tahunan di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Penajam, Rabu (21/06/203). Repat kerja ini mengangkat tema “Dengan Semangat Serambi IKN kita Tingkatkan Sinergitas Untuk Kesejahteraan Sosial.” Kegiatan ini mengundang Abd Gapur sebagai narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PPU.

Kepala Dinsos PPU Bagenda Ali menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan sinergitas antarbidang demi lancarnya pelayanan Dinsos terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PPU sebagai Serambi Nusantara menjadi pemicu bagi Dinsos untuk turut andil dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Dampak dari adanya IKN akan memengaruhi PPU secara sosial yang juga menjadi tanggung jawab Dinsos dan perangkat daerah lainnya.

Sekretaris Dinsos Evi Viola Violeta menambahkan sinergitas antarbidang diperlukan karena program yang dikerjakan akan dikenal atas nama Dinsos, bukan bidang masing-masing. Rapat kerja kali ini bertujuan untuk memperbaiki internal Dinsos, termasuk diantaranya mengenai kedisiplinan dan kinerja. Untuk itu, BKPSDM PPU diundang sebagai narasumber untuk menjelaskan hal tersebut. Abd Gapur sebagai narasumber menjelaskan perihal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja, manajemen Tenaga Harian Lepas (THL), kedisiplinan pegawai, dsb.

Dalam rapat dipaparkan pula kinerja masing-masing bidang pada tahun 2022 dan 2023, salah satunya perihal Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Dinsos PPU baru saja menggelar sosialisasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kamis (15/06/2023) lalu. DTKS merupakan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat dapat mengajukan diri maupun orang lain secara online melalui aplikasi Cek Bansos dan akan diverifikasi oleh Dinsos PPU. Saat ini, terdapat sekitar 80 ribu masyarakat PPU yang terdaftar dalam DTKS. Selain mendaftar secara online, masyarakat juga dapat mengajukan melalui RT setempat.

Selain pemaparan program, disampaikan pula keterbatasan yang dihadapi oleh Dinsos PPU secara umum berupa anggaran yang minim.

“Kalau kendala, ya tadi kita ini kan minim banget anggaran. Tadi temen-temen udah bilang. Anggaran di Dinsos itu per bidang saja cuma puluhan juta. Padahal kita pengen banget berbuat sesuatu yang ini kan (besar),” ungkap Evi.(Nis/*DiskominfoPPU)

PENAJAM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi pemutakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk data valid juga berkualitas. Di ikuti sebanyak kurang lebih 80 peserta yang diselenggarakan di Hotel Aqila PPU, Kamis (15/06/2023).

Peserta mengikuti giat tersebut yaitu para operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di keluarahan maupun desa, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) se Kabupaten PPU.

Saat di jumpai, Kepala Dinsos PPU, Bagenda Ali mengatakan saat ini DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial. Karena DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

“ Karena DTKS ini merupakan sumber data kita, jadi kalau data ini akurat juga bagus maka perlu juga satu pemahaman antara desa dan kelurahan. Maka dari itu yang kita undang adalah penghimpun DTKS se Kabupaten PPU, dan ini juga merupakan penekanan kita supaya data kedepannya valid,” terang Kepala Dinsos.

Ia juga menerangkan mengenai data DTKS di Kabupaten PPU saat ini berkurang, karena Dinsos PPU akan upadate setiap bulannya. Dengan data yang upadate seperti ini akan akurat, sehingga perencanaan kedepannya itu bisa tepat sasaran.

“ Kalau kemarin data di DTKS itu sekitar 87 ribu, tapi kalau sekarang 80 ribu dan mungkin nantinya ini akan turun lagi. Itu namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” ungkap Bagenda Ali.

Kapala Dinsos itu juga mengharapkan, jika ada warga atau masyarakat di PPU merasa dirinya harus terdaftar di DTKS, maka bisa mendaftar secara online melalui cek bansos (cekbansos.kemensos.go.id). Bisa juga mendaftarkan dirinya melalui pendamping PKH, operator SIKS-NG dan TKSK yang ada di desa, keluarahan maupun kecamatan se Kabupaten PPU.

“ Penambahan ini juga saya lihat, ini kok masih ada orang yang tidak terdaftar, padahal fasilitasnya sudah bisa melalui cek bansos, operator desa dan kelurahan. Jadi saya harap masyarakat juga harus aktif ketika merasa dirinya harus terdaftar di DTKS maka harus segera didaftarkan,” tutupnya. (Zan/*DiskominfoPPU)

PENAJAM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama dengan Bank Indonesia (BI) gelar sosialisasi dan edukasi kepada pendamping penerima bantuan sosial (Bansos) non tunai bertempat di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Selasa (26/07/22).

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Plh. Kepala Dinsos Kabupaten PPU sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesra Sodikin, , Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Mahdi Abdillah, Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sepaku Andreas Hadi Saputro, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten PPU Musakkar Mulyadi serta para pendamping penerima bantuan sosial non tunai di wilayah Kabupaten PPU.

Asisten Pemerintahan dan Kesra sekaligus Plh. Kepala Dinsos Kabupaten PPU Sodikin mengungkapkan hal – hal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan sangat luar biasa sekali dan hal ini bukan merupakan tugas pemerintah saja melainkan dari semua lini dan kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk kehadiran dari pemerintah dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan.

“Mudah-mudahan dari sosialisasi ini para pendamping dapat memahami dan mengerti sehingga tugas di lapangan nanti yang mungkin bisa dibilang berat menjadi tidak berat, mohon semua dapat dengan serius mengikuti sehingga didalam pelaksanaan bantuan sosial nanti dapat berjalan dengan lancar,” ungkap Sodikin.

Deputi Kepala Perwakilan BI Balikpapan Mahdi Abdillah menyampaikan bahwa BI berkepentingan untuk memajukan digitalisasi dan elektronifikasi khususnya terkait pembayaran, salah satunya berkaitan dengan penyaluran bansos non tunai.

“Sejak tahun 2014 sesuai dengan amanat Bapak Presiden waktu itu bahwa gerakan nasional non tunai harus ditingkatkan termasuk dalam penyaluran bansos,” terang Mahdi Abdillah.

Mahdi Abdillah menambahkan penyaluran bansos secara non tunai pada dasarnya memiliki prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga serta tepat administrasi dan prinsip 6T ini hanya bisa diwujudkan jika penyaluran bansos dilakukan secara non tunai.

“Ketika bansos disalurkan secara tunai, prinsip 6T akan sulit dicapai, sehingga kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan penyaluran bansos melalui non tunai,” tambahnya.

Selain prinsip 6T, lanjutnya penyaluran bansos non tunai erat kaitannya dengan keuangan inklusif yaitu sistem keuangan khususnya perbankan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan dengan adanya penyaluran bansos non tunai semua lapisan masyarakat dapat berinteraksi dengan perbankan dan sistem keuangan. Karena secara teori dan berdasarkan survey, literasi masyarakat dan inklusifitas keuangan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, jadi semakin merata tingkat interaksi antar masyarakat di semua lapisan dengan sistem keuangan akan semakin tinggi produktifitas untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi.

“Kami dari BI, kami selalu berupaya untuk menghadirkan inovasi baru termasuk dengan meningkatkan elektronifikasi transaksi keuangan di seluruh bidang, itu salah satu tujuan kami. Termasuk dalam hal mendukung penyaluran bansos non tunai, karena hal ini berujung pada kesejahteraan masyarakat, ada beberapa hal yang perlu disiapkan dari segi infrastruktur, jaringan telekomunikasi, SDM hingga sistem,” pungkasnya. (Sha/*DiskominfoPPU)